Simpang Pematang, 10 Agustus 2023. Bertempat di Hotel D Pilda, dilaksanakan rapat koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Kejaksaan Tinggi Lampung, perangkat daerah terkait dan pengurus gapoktan serta pengecer pupuk.
Rapat koordinasi ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Mesuji untuk menjamin penyaluran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida secara berdaya guna bagi petani penerima pupuk bersubsidi.
Agung Prabudi Jaya Saputra, SH, MH, anggota Satuan Tugas Mafia Pupuk Kejaksaan Tinggi Lampung yang menjadi narasumber dalam rapat koordinasi ini menjelaskan masalah pupuk yang sering terjadi antara lain kelangkaan pupuk, penyaluran yang tidak tepat sasaran, harga pupuk subsidi lebih tinggi dari HET serta pemalsuan pupuk.
“Perbaikan akurasi data petani penerima, peningkatan efektifitas penyaluran pupuk bersubsidi dan peningkatan fungsi pengawasan pupuk bersubsidi wajib kita lakukan untuk mengatasi masalah pupuk ini”, ujar Agung.
Senada dengan Agung, Kompol Muhammad Yani dari Ditreskrimsus Polda Lampung, mengatakan Polri bersama dengan pihak terkait melakukan pengecekan berkala terkait data, pendistribusian dan keabsahan pupuk maupun pestisida yang beredar diwilayah provinsi lampung.
“Kami melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana terkait pendistribusian pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan mengingat pupuk subsidi merupakan barang yang berada dalam pengawasan”, tambah Muhammad Yani.
